DARI NETIZEN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan gagasan pemerintah mengaplikasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jawa-Bali (PSBB Jawa Bali) harus dilaksanakan secepatnya. Walaupun, peraturan itu mempunyai potensi berpengaruh ke turunnya ekonomi nasional.
"Tentu ada efeknya pada ekonomi. Tetapi jika itu tidak dilaksanakan dan malah getting worse, ekonomi akan jelek. Jadi pilihannya sedikit," tutur Sri Mulyani dalam pertemuan video, Rabu, 6 Januari 2020.
Imbas PSBB pada ekonomi pernah dirasa di tahun 2020. Pada Maret sampai Mei 2020, contohnya, Sri Mulyani menjelaskan implementasi limitasi ketat membuat ekonomi nasional turun. Begitupun dengan pembatasan di DKI Jakarta pada September 2020 yang mengakibatkan konsumsi melamban.
"Jadi pasti (berpengaruh ke ekonomi). Kita ketahui jika Covid-19 ini harus diatur secara luar biasa, hingga makna gas dan rem itu jadi penting," kata Sri Mulyani.
Pada kondisi sekarang ini, Sri Mulyani berkata opsi terhebat ialah warga secepat-cepatnya melaksanakan disiplin, misalkan dengan melaksanakan aktivitas di dalam rumah saja, kerja di rumah, dan beli makanan untuk dikonsumsi di dalam rumah alias tidak makan di restaurant.
Selain itu, dia minta warga untuk masih melakukan jaga jarak dalam beraktivitas, kenakan masker, dan teratur membersihkan tangan. Dia menjelaskan sikap itu akan menolong penanganan wabah.
"Jadi, jangan sampai imbas ekonominya menjadi terlalu dalam waktu kita melaksanakan pengereman. Kami mengharapkan warga benar-benar membantu. Mari sama-sama aplikasikan disiplin," katanya.
Dia mengetahui keadaan ini telah berjalan lebih dari 10 bulan dan bisa menyebabkan warga capek atau terbuai. Tetapi, Sri Mulyani ajak warga tidak untuk capek dan terbuai, dan terus menjaga dan mengingatkan satu sama lain.
"Opsinya supaya Covid-19 teratasi dan efeknya tidak begitu dalam. Atau jika ekonomi meningkat tidak menyebabkan Covid-19 menyebar dan tidak terkendali. Itu yang perlu kita kerjakan bersama," katanya.
Ihwal dampak pembatasan pada pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021, Sri Mulyani menjelaskan akan menyaksikan lebih dulu realisasi peraturan pembatasan sepanjang dua minggu.
Pemerintahan memilih untuk ambil peraturan pembatasan aktivitas warga. Menko Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan beberapa daerah di Pulau Jawa - Bali yang akan mengaplikasikan pembatasan rutinitas pada kurun waktu 11-25 Januari 2021.
Hal itu dikatakan Airlangga sehabis mendatangi Sidang Pleno Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. "Implementasi pembatasan secara terbatas dilaksanakan di Propinsi Jawa-Bali sebab di propinsi itu penuhi satu dari empat patokan yang diputuskan," tutur Airlangga dalam pertemuan jurnalis virtual di Jakarta, Rabu.
Airlangga mengatakan beberapa daerah di Jawa-Bali yang dikerjakan pembatasan rutinitas, yaitu di Jakarta dan sekelilingnya mencakup semua DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Di Banten mencakup Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Raya. Di Jawa Barat di luar Jabodetabek yaitu Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi. Di Jawa tengah ialah Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. Di Yogyakarta yakni Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.
Di Jawa Timur yaitu Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Tentang hal di Bali ialah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Airlangga menjelaskan PSBB di Propinsi Jawa-Bali dilaksanakan sebab di daerah itu penuhi salah satunya atau lebih dari empat patokan yang sudah diputuskan selaku dasar untuk lakukan pembatasan.
Empat patokan pembatasan, yaitu tingkat kematian di atas rata rata tingkat kematian nasional yang sejumlah 3 %, tingkat kesembuhan di bawah rata rata tingkat kesembuhan nasional yang sebesar 82 %. Lantas tingkat masalah aktif di bawah rata-rata tingkat kejadian aktif nasional, yakni kurang lebih 14 % dan tingkat keterisian RS untuk ICU dan isolasi di atas 70 %.
(Fadly/narasiindikator)
No comments:
Post a Comment